Pemerintah bangun pabrik pakan dengan anggaran Rp20 triliun

Sumber Anggaran & Tujuan Investasi

Pemerintah bekerja sama dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyiapkan Rp 20 triliun untuk investasi di sektor peternakan, khususnya ayam pedaging dan ayam petelur.

Investasi tersebut diarahkan pada pembangunan pabrik pakan, fasilitas pembibitan, serta sistem distribusi bibit dan pakan yang terintegrasi.

Lokasi program akan difokuskan di luar Pulau Jawa, sebagian untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan menjangkau daerah-daerah yang defisit pasokan protein. Koran Jakarta+1

Integrasi dengan Program Peternakan

Selain pabrik pakan, pembangunan peternakan ayam terintegrasi (pedaging & petelur) juga menjadi bagian dari strategi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan rencana ini akan berjalan mulai Januari 2026 setelah studi kelayakan diselesaikan. Antara News+1

Skema produksi dibagi: BUMN akan menangani rantai hulu (grandparent stock, parent stock, fasilitas pemotongan, cold storage, dan olahan), sementara peternak rakyat (UMKM dan koperasi, khususnya Koperasi Desa Merah Putih) akan mengambil bagian dalam budidaya ayam.

Pemerintah menargetkan stabilisasi harga pakan dan DOC (day old chick), yang selama ini fluktuatif dan menjadi beban peternak kecil.

Anggota DPR Komisi VI, Rivqy Abdul Halim, memberikan catatan penting: investasi besar ini harus benar-benar melindungi peternak kecil agar tidak tergeser oleh pemain besar. Antara News+1

Ia menyarankan agar juga diperkuat sektor pembibitan (DOC) dan ketersediaan pakan berkualitas yang terjangkau, karena masalah itu selama ini merugikan peternak rakyat. Antara News

Ada kekhawatiran bahwa jika tidak diatur dengan baik, investasi korporasi besar bisa membuat peternak mandiri “terdesak”.

Sasaran Ketahanan Pangan & Protein

Pemerintah menyebut pabrik pakan sebagai bagian dari upaya swasembada protein nasional.

Selain pabrik pakan, pemerintah juga merencanakan pengembangan tambak ikan seluas 20.000 hektare, sebagai bagian diversifikasi sumber protein.

Menurut Kementan, program ini bukan menggantikan peran peternak kecil, tetapi membangun ekosistem agar peternak rakyat bisa “naik kelas”.

Regulasi & Implementasi

Realisasi rencana ini akan dikawal lewat SKB (Surat Keputusan Bersama) antar kementerian/lembaga untuk membuat kerangka regulasi yang jelas.

Danantara dan pemerintah masih melakukan kajian menyeluruh terkait infrastruktur, logistik, pembiayaan, dan skema operasional sebelum proyek berjalan penuh.

Analisis Dampak & Tantangan

Positif

Jika berhasil, pembuatan pabrik pakan akan mengurangi ketergantungan impor bahan pakan dan memperkuat rantai pasok protein lokal.

Stabilisasi harga pakan dan DOC dapat meningkatkan kesejahteraan peternak kecil.

Integrasi hulu-hilir bisa menciptakan efisiensi dan meningkatkan daya saing industri peternakan nasional.

Penciptaan lapangan kerja, terutama di desa-desa, karena pabrik pakan dan peternakan terintegrasi membutuhkan tenaga kerja lokal.

Tantangan

Risiko “monopoli” atau dominasi pemain besar di sektor pakan dan pembibitan, yang dapat menyulitkan peternak kecil bersaing.

Kebutuhan regulasi yang ketat: tanpa SKB yang jelas, koordinasi antar kementerian bisa sulit dan proyek bisa molor atau tidak efektif.

Kesiapan logistik dan infrastruktur: membangun pabrik saja tidak cukup, distribusi pakan ke seluruh daerah sangat penting agar manfaatnya terasa luas.

Proyeksi finansial: Rp 20 triliun adalah investasi besar, jadi analisis risiko dan profitabilitas harus matang agar tidak memberatkan negara atau investor.

Kesimpulan dan Prospek

Rencana anggaran Rp 20 triliun untuk membangun pabrik pakan dan infrastruktur peternakan adalah langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan protein nasional.

Ini bisa menjadi game-changer jika dijalankan secara integratif dan inklusif, menguntungkan peternak kecil sekaligus memperkuat industri.

Namun, agar tidak menimbulkan efek negatif seperti dominasi korporasi besar, perlu pengawasan, regulasi, dan partisipasi aktif peternak rakyat dalam ekosistem.

Waktu pelaksanaan (diperkirakan mulai awal 2026) dan keberhasilan akan sangat bergantung pada penyusunan SKB dan penyelesaian studi kelayakan.